Kartu Tani merupakan terobosan yang dikeluarkan oleh Kementerian pertanian pada tahun ini. Salah satu fungsi kartu tani sendiri ialah sebagai kartu subsidi. Kartu tersebut bisa digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi dari pengecer resmi, melalui mesin electronic data capture (EDC).
Meski demikian, nyatanya program penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani memiliki sejumlah kendala di lapangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
BACA JUGA : Teknik panduan cara produksi benih padi sendiri
Ketua Gapoktan Panguragan Kulon, Amrin, mengatakan satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani adalah, belum tersedianya mesin EDC di pengecer resmi. Terutama, di Desa Panguragan Kulon. Hal ini, kata dia, menjadi masalah besar karena berakibat tersendatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
Amrin mengakui, sebetulnya program Kartu Tani merupakan ide yang sangat bagus. Namun, terkesan terlalu dipaksakan oleh pemerintah pusat. Sebab, faktor penunjang untuk memperlancar jalannya program tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.
"Sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus. Supaya masyarakat (petani) bisa mendapat subsidi dari pemerintah. Tapi yang menjadi masalah itu kan terlalu terburu-buru. Jadi kita belum siap, masyarakat belum siap, tapi pemerintah sudah melaksanakan," ujar Amrin.
Amrin melanjutkan, selain tidak adanya mesin EDC di pengecer resmi, ternyata ada juga petani di Desa Panguragan Kulon yang belum mendapat Kartu Tani. Sehingga, para petani di daerahnya merasa kebingungan untuk mendapat pupuk bersubsidi.
"Contohnya, ada petani yang belum menerima Kartu Tani. Kemudian di beberapa kios-kios belum tersedia EDC. Jadi petani merasa bingung untuk membeli pupuk bersubsidi. Sistemnya belum siap," kata Amrin yang juga seorang pengecer resmi pupuk bersubsidi.
Selain dua masalah tadi, sambung Amrin, pemerintah juga harus tahu bahwa di Cirebon terdapat dua macam petani. Yakni, petani penggarap yang menyewa lahan dari pemilik lahan, serta petani yang memang memiliki lahan sawah sendiri.
Ia menyarankan, agar pemilik lahan bisa mendapat Kartu Tani. Sehingga, bila ada orang lain yang ingin menggarap lahan sawahnya, pemilik lahan tidak perlu bingung untuk mendapat pupuk bersubsidi karena punya Kartu Tani.
"Kalau di daerah saya kebanyakan itu petani penggarap. Bukan petani pemilik lahan. Kartu Tani dikasihnya kan ke petani penggarap. Jadi kalau petani yang dapat Kartu Tani berhenti menggarap, dan sipemilik lahan memberikan lahannya ke orang lain, maka akan menjadi masalah juga. Orang ini kan tidak punya Kartu Tani," jelasnya.
"Kalau orang ini yang jadi petani penggarap baru, terus mau garap lahan itu, kan otomatis harus daftar lagi, karena tidak punya Kartu Tani. Nah, kalau daftar pun tidak serta merta satu hari langsung jadi. Prosesnya butuh waktu. Sedangkan untuk tanaman padi, bila waktunya harus dipupuk, ya tidak bisa dinanti-nanti. Harus hari itu juga," imbuh Amrin menambahkan.
Dia berharap agar pemerintah lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terkait program Kartu Tani. Sehingga, tidak akan terjadi miskomunikasi di antara petani, pengecer resmi pupuk bersubsidi, dan UPT Pertanian di tingkat Kecamatan.
"Kalau sosialisasi itu tepat. Maka petani itu akan mengerti," tandasnya.
source sariagri.id
Share postingan ke :
Belum ada tanggapan untuk "Penyaluran pupuk subsidi 2021 lambat, program kartu tani di cirebon terhambat"
Posting Komentar